Investigasintb.com – Ketum DPP Sasaka Nusantara NTB, Lalu Ibnu Hajar Meminta Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI untuk Turun Mengaudit Indikasi Korupsi Bersamaan di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Mataram, 12 Desember 2024.
Ketum Sasaka Nusantara Menduga Kuat Adanya Indikasi Korupsi Di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pengelolaan Anggaran Dana DAK SMA SMK tahun 2022 dan 2023.
Pakta Dilapangan Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi beserta PPK Melanggar Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana DAK. Pakta Dilapangan Pelanggaran Juklak Juknis Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung SMA SMK SLB Tahun Anggaran 2022 Sampai Dengan Tahun 2024 Dilakukan Oleh Oknum oknum Pejabat di Dikbud.
Kami mendesak KPK dan BPK serta Aparat Penegak Hukum (APH) Menangkap Aktor Utama Korupsi Dana DAK Sekolah SMK, SMK ,SLB di Provinsi NTB. kuat Dugaan Kami Bahwa Kadis Pendidikan Sekaran Ini Adalah Dalang Sehingga Pihak Pihak Benari Melakukan Pelanggaran atau Transaksi Proyek DAK Di Dikbud Provinsi NTB.
Sesuai data Anggaran Dana DAK Fisik tahun 2022-2023 sebentar 153 Milyar.
Dan Sekarang tahun 2024 Dikbud mendapat DAK fisik sekitar Rp 99 miliar. Dengan rincian, Rp 69 miliar untuk SMA, sedangkan sisanya untuk SMK dan SLB.
Untuk Itu Kami Meminta KPK untuk Mengaudit dan Menangkap Pelaku Korupsi di Dikbud Provinsi NTB, Pelaku Sudah di OTT dan Tinggal Dikembangkan dan Ditindak tegas. Kami juga meminta Para Pelaku Korupsi dana DAK juga Di Miskinkan atau Mengembalikan Dana Hasil Korupsi Ke Negara.
