Acara Rapat YPTKIS di Kantor DPP   membahas sistem Sosialisasi agar  Calon PMI berangkat sesuai aturan yang berlaku/resmi. Rabo. 8/6/22.

Ikut Hadir di Rapat Sosialisasi itu Binmas Polda NTB, Staf Gubernur NTB dan semua DPC, Korcam dan Kordes se NTB.

Investigasintb, Lombok Timur – agar perekrutan dan untuk pemberangkatan TKI ke luar negeri itu menjadi aman dan resmi, maka Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia SejahteraPusat mengadakan rapat sekaligus sosialisasi agar masyarakat yang ingin menjadi TKI resmi bisa berangkat dengan  aman sampai tujuan, pulang membawa hasil yang bisa menopang kehidupan keluarganya.

Binmas Polda NTB, Lalu Mustiarep, menyampaikan bahwa yayasan peduli tenaga kerja Indonesia Sejahtera berpikir keras  bagaimana caranya agar PMI khususnya NTB  menjadi  TKI yang resmi, agar begitu pulang bisa menikmati hasilnya sesudah menjadi Tenaga Kerja di luar negeri.

Saya selaku Dewan penasehat di  Yayasan  YPTKIS ini untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi TKI yang pergi maupun yang pulang agar  bisa menikmati hasilnya yang didapatkan dari luar negeri, terkait kejadian yang di alami oleh PMI kemarin itu menjadi tugas dari ketua umum YPTKIS beserta jajarannya untuk mencari siapa yang salah siapa yang benar antar PT vs BP2MI dan Disnaker prov. katanya.

Lalu Mustiarep selaku Dewan Penasehat Menambahkan, kita terus mengedukasi, mengarahkan masyarakat yang mau menjadi TKI agar menggunakan PJTKI yang resmi dan kita juga mengajak untuk bekerja sama agar merekrut TKI ini harus melalui departemen atau dinas tenaga kerja  (Disnaker) agar menjadi resmi.

Kita terus kerjasama dengan PJTKI yang merekrut tenaga kerja harus secara resmi atau legal, dengan begitu TKI ini bisa aman dan lancar untuk bekerja ke luar negeri, tegasnya.

YPTKIS bertujuan dari kita edukasi masyarakat ini bisa mengurangi bahkan menghindari perekrutan TKI Ilegal atau tidak resmi, Ketua Umum dari Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera menghimbau kepada semua DPC , Korcam dan Kordes se NTB untuk  turun ke masyarakat sosialisasi terkait permasalah PMI jangan sampai calon pekerja migran Indonesia bisa di bujuk oleh oknum calo atau perusahan yang tidak resmi, harapan saya selaku ketua umum semua jajaran dari keluarga besar YPTKIS  terus semangat demi calon PMI.

H. Napsin selaku ketua DPC Lobar menginginkan Pak Ketua Umum kita  terus semangat memajukan Yayasan ini dengan bersinergi dengan pemerintah, prov dan pusat. Tuturnya

Staf Gubernur NTB yang mewakili Gubernur pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa TKI kita ini di NTB  urutan nomor dua terbesar yang memberikan devisa untuk indonesia. TKI ini pembawa devisa dan sangat berjasa bagi negara dan Daerah, harapan pak Gubenur kejadian kejadian yang sudah terjadi menimpa PMI khusus NTB agar tidak terulang lagi dengan berdirinya YPTKIS ini yang menjadi kepanjangan tangan dari dinas terkait tentang PMI. Jelasnya.

Staf Gubernur NTB menambahkan, bahwa sekarang pemerintah masih moratorium pemberangkatan TKI ke luar negeri dan masih belum dicabut. Untuk itu para tenaga kerja agar jangan lakukan cek up. Kalau belum pasti jangan mereka cek up bisa jadi sia-sia karena masihnya moratorium, jelasnya.

s

Dewan Pimpinan Pusat YPTKIS, Henly Sunardi DM, menambahkan bahwa Yayasan kita ini resmi dan kita sudah bentuk  koperasi yang sudah diresmikan untuk memberdayakan TKI dan kita ini hanya pendampingan saja bagi TKI untuk diberdayakan. Jelasnya.

Terkait dengan pemberangkatan TKI yang masih moratorium, untuk itu YPTKIS membangun komunikasi dengan pemerintah daerah NTB atau Gubernur agar bisa moratorium itu dibuka. Harapan dari keluarga besar YPTKIS agar Pak Gubernur juga bisa komunikasikan Pemerintah Pusat agar moratorium bisa dicabut, dan bila sudah dicabut atau dibukanya moratorium ini karna itu harapan semua orang khususnya PMI NTB.

Acara rapat sosialisasi yang diadakan oleh Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera di hadir staf Gubernur dan  Binmas Polda NTB, Ketua Pembina YPTKIS, Ketua Umum YPTKIS. Ketua DPC YPTKIS kabupaten se NTB beserta anggota korcam dan Kordes  YPTKIS dan juga masyarakat.

Red. H. Napsin Khairi.