INVESTIGASINTB.COM – LOMBOK TENGAH -Instansi pemerintah dari luar provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah mulai membatalkan kunjungan dan sewa ruangan di sejumlah hotel di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.
Hal tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Intsruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Ada banyak instansi pemerintah terutama dari pemerintah provinsi luar NTB (batalkan kunjungan ke Mandalika) yang datang untuk bimbingan teknis (Bimtek), perjalanan dinas, dan sebagainya,” terang Owner Kuta Cove Hotel sekaligus kepala bidang humas Mandalika Hotel Association (MHA), Lalu Alamin di Mandalika, Rabu (19/2/2025).
Dikatakan Lalu Alamin, banyak yang sudah mulai membatalkan karena anggarannya tidak muncul sehingga pembatalan tersebut merugikan pengusaha akomodasi di Mandalika.
Menurut Lalu Alamin, bukan hanya perhotelan, namun pengusaha akomodasi transportasi di Bandara Lombok juga telah mulai mengeluh.
Jasa transportasi yang biasanya direct booking oleh Setda instansi pemerintah luar NTB, sekarang sudah tidak ada lagi pemesanan.
“Jawa Barat dan Jawa Timur itu paling banyak kunjungan (ke Mandalika) dan DKI Jakarta pada khususnya telah membatalkan programnya kesini,” sebut Lalu Alamin.
Ketua Solidaritas Warga Intern Mandalika ini memastikan pula jika toko-toko souvenir atau oleh-oleh juga pasti terdampak karena minat beli pasar domestik akhir-akhir ini lebih besar daripada wisatawan mancanegara.
Lalu Alamin menerangkan, kebijakan efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang keliru karena mematikan sumber income pariwisata dari pemerintah atau plat merah. Mulai dari kunjungan wisata, kunjungan bimbingan teknis (Bimtek), studi banding, dan lain sebagainya.
“Disamping itu memang kita kehilangan wahana atau media untuk mempromosikan daerah kita ke daerah lain karena biasanya para peserta Bimtek, peserta tour maupun program lain dari pemerintah daerah luar NTB itu akan kemudian membawa cerita bahwa disini ada keindahan di Pulau Lombok,” jelas Lalu Alamin.
Dikatakan Lalu Alamin, terdapat prinsip ekonomi yang mungkin dilupakan oleh Prabowo Subianto bahwa ketika pasar lesu maka pasar terbesar adalah negara itu sendiri. Hal ini karena negara punya anggaran.
Oleh karena itu, jika dilakukan efisiensi anggaran yang notabene pemerintah merupakan pasar terbesar, maka pengusaha hotel di Mandalika akan bingung mendapatkan income kemana lagi.
“Kita sudah siap dengan, sudah mempersiapkan ruang meeting dengan kapasitas 800-1000 orang. Lalu mau diisi siapa itu, mau mengharapkan bule satu kampung? Ndak ada,” tegas Lalu Alamin.
“Sebaiknya Inpres ini dicabut atau dievaluasi. Semisal tidak total di potong anggaran untuk perjalanan dinas, mungkin bisa diturunkan. Misalnya frekuensi 6 kali dalam satu tahun perjalanan dinas mungkin bisa menjadi 3 kali supaya kita tidak shock,” pungkas Lalu Alamin.
