Persoalan tentang tidak transparansinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB terus menjadi sorota banyak Lembaga Swadaya Masyarakat.
Tidak kalah memperhatikan Ketua SASAKA NUSANTARA NTB Lalu Ibnu Hajar menegaskan bahwa pihaknya sudah memperhatikan perkembangan Dikbud sejak bergulirnya DAK tahun 2022 dimana dalam pengamatannya banyak pekerjaan pembangunan sekolah yang tidak sesuai dengan spek bangunannya dan pekerjaan DAK tahun 2022 ini terkesan lambat sekali pengerjaannya diakibatkan karena kepentingan-kepentingan oknum yang bermain.
2023 ini lagi-lagi belum terlaksana, Dikbud ini sudah membuat masalah pada rekrutmen yang sangat tertutup.
Contoh saja pengangkatan tim Konsultansi yang tidak transparan dan kami mensinyalir tim konsultansinya tidak profesional sehingga sampai sekarang belum ada progres apapun dari Dikbud ini.
Jangan-jangan masih ada kepentingan yang belum terakomodir, ungkap pria berambut gondrong ini.
Pada prinsipnya tim konsultansi ini bersifat umum, kenapa harus disembunyikan orang-orangnya?
Ada apa dengan semua ini, mestinya mereka mengumumkan ke publik agar publik tau.
Dalam waktu dekat kami akan laporkan ini ke APH walaupun konon kabarnya Dikbud ini didampingi oleh Kejaksaan Tinggi. Kami mau bertanya ke Kejaksaan tinggi, kok bisa kecolongan pendampingannya.
Tim konsultansi ini bisa melalui perusahaan jasa konsultansi, itu harus dicek siapa yang bekerja dan siapa didalamnya, tambah L Ibnu Ketua Sasaka Nusantara NTB.
